Kesalahan umum merchant non-tunai, chargeback dan sengketa, QRIS palsu dan bukti transfer palsu, jalur pengaduan, perlindungan data pembayaran menurut UU PDP, dan daftar sumber resmi.
Biaya MDR yang kecil bisa tertutup oleh satu kesalahan besar: kategori merchant yang salah sehingga terpotong tarif lebih tinggi berbulan-bulan, QRIS palsu yang ditempel di atas QRIS asli, barang diserahkan berdasarkan tangkapan layar transfer palsu, chargeback kartu yang tidak bisa dibantah karena bukti hilang, atau data pelanggan yang tersebar dari grup chat kasir.
Bagian ini membahas pola kesalahan dan sengketa itu secara umum, tanpa menyebut kasus atau penyedia tertentu. Mulailah dari panduan risiko pembayaran non-tunai UMKM, lalu baca panduan tentang chargeback, QRIS palsu, jalur pengaduan, UU PDP, dan sumber resmi. Untuk sengketa bernilai besar atau dugaan tindak pidana, konsultasikan dengan advokat atau laporkan ke kepolisian.
Kesalahan, Sengketa & Sumber Resmi
Cara kerja chargeback kartu kredit dan debit, refund dan sengketa transaksi QRIS, bukti yang perlu disimpan merchant, dan langkah menanggapi sengketa sebelum dana ditarik kembali.
Kesalahan, Sengketa & Sumber Resmi
Urutan pengaduan merchant untuk masalah tarif MDR, kategori, settlement, dan dana tertahan: ke penyedia jasa pembayaran, lalu Bank Indonesia melalui BI Bicara 131, dan OJK untuk masalah bank.
Kesalahan, Sengketa & Sumber Resmi
Modus QRIS palsu yang ditempel di atas kode asli, tangkapan layar pembayaran palsu, notifikasi palsu, dan penipuan atas nama penyedia, serta pencegahan dan langkah pelaporan bagi merchant.
Kesalahan, Sengketa & Sumber Resmi
Pola kesalahan dan risiko yang paling sering dialami merchant QRIS, EDC, dan payment gateway di Indonesia, dari kategori salah hingga QRIS palsu, chargeback, data pelanggan, dan pengaduan.
Kesalahan, Sengketa & Sumber Resmi
Daftar peraturan dan lembaga resmi tentang QRIS, MDR, PJP, GPN, PPN atas MDR, PPh final UMKM, dan UU PDP, dengan cara memakai setiap sumber dan tanggal perubahan terakhir yang kami cek.
Kesalahan, Sengketa & Sumber Resmi
Kewajiban merchant atas data pembayaran pelanggan menurut UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan PP 33/2026: data apa yang boleh disimpan, keamanan, retensi, kebocoran, dan peran penyedia.
