Takar Bayar

Kesalahan, Sengketa & Sumber Resmi

Sumber resmi QRIS, MDR, dan pembayaran non-tunai: daftar peraturan dan lembaga yang perlu dicek

Daftar peraturan dan lembaga resmi tentang QRIS, MDR, PJP, GPN, PPN atas MDR, PPh final UMKM, dan UU PDP, dengan cara memakai setiap sumber dan tanggal perubahan terakhir yang kami cek.

Diperbarui · 4 menit baca

Sumber resmi QRIS, MDR, dan pembayaran non-tunai: daftar peraturan dan lembaga yang perlu dicek

Sumber utama untuk biaya MDR QRIS adalah Bank Indonesia: halaman QRIS di bi.go.id (tabel MDR per kategori merchant, batas Rp10 juta per transaksi, QRIS Tap, TUNTAS, dan antarnegara) dan siaran pers Rapat Dewan Gubernur, tempat perubahan tarif diumumkan. Perubahan terakhir, yaitu MDR 0% untuk transaksi sampai Rp100.000 di semua kategori merchant mulai 1 Oktober 2026, diumumkan dalam siaran pers No. 28/159/DKom tanggal 17 Agustus 2026. Untuk aturan yang mengikat, rujuk PBI dan PADG di JDIH Bank Indonesia. Untuk pajak, rujuk Direktorat Jenderal Pajak dan JDIH Kementerian Keuangan. Untuk data pribadi, rujuk UU 27/2022 dan PP 33/2026. Tabel di bawah merangkum peraturan yang dipakai di situs ini, berikut tanggal kami terakhir mengeceknya.

Panduan ini bagian dari panduan risiko pembayaran non-tunai UMKM.

Peraturan sistem pembayaran

PeraturanIsi yang relevan bagi merchantDipakai di
PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem PembayaranKerangka PJP dan PIP, perizinanBank vs agregator dan PJP
PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa PembayaranKewajiban PJP; Pasal 52 larangan merchant membebankan biaya kepada penggunaLarangan surcharge
PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank IndonesiaPenanganan pengaduan oleh penyelenggara dan BIJalur pengaduan
PADG No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QRIS, dengan perubahannya, termasuk PADG No. 24/1/PADG/2022 (25 Februari 2022, perubahan kedua) dan PADG No. 3 Tahun 2025 (19 Februari 2025)Standar QRIS, kewajiban penggunaan QRIS, sumber dana fasilitas kredit, teknologi tanpa pindaiQRIS Tap, TUNTAS, antarnegara
Ketentuan Gerbang Pembayaran Nasional (PADG No. 19/10/PADG/2017)Batas MDR debit on-us dan off-usMDR kartu di EDC
Tabel MDR QRIS (halaman QRIS BI) dan siaran pers RDGTarif per kategori merchant dan perubahannyaTabel MDR QRIS 2026

Peraturan pajak

PeraturanIsi yang relevanDipakai di
PMK 69/2022PPN atas jasa teknologi finansial; dasar pengenaan untuk jasa sistem pembayaran adalah fee, komisi, MDR, atau imbalan lain (Pasal 9 ayat 3)PPN atas MDR
PMK 131/2024PPN 12% dengan DPP nilai lain 11/12 untuk barang dan jasa non-mewah sejak 1 Januari 2025PPN atas MDR
PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026 (22 April 2026)PPh final 0,5% untuk omzet sampai Rp4,8 miliar; ketentuan peralihan masa pemanfaatanPencatatan untuk pajak UMKM
UU PPh sebagaimana diubah UU HPPBagian omzet orang pribadi sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh finalPencatatan untuk pajak UMKM
UU KUP Pasal 28Pembukuan atau pencatatan dan dokumen dasarnya disimpan 10 tahunChargeback dan sengketa

Peraturan lain

PeraturanIsi yang relevanDipakai di
PP 7/2021 Pasal 35Kriteria usaha mikro, kecil, menengahKategori merchant
UU 27/2022 tentang Pelindungan Data PribadiKewajiban pengendali data, pemberitahuan 3 × 24 jam, sanksiUU PDP dan data pembayaran
PP 33/2026Peraturan pelaksanaan UU PDP; menurut ringkasan yang beredar berlaku 16 Januari 2027UU PDP dan data pembayaran
UU 7/2011 tentang Mata Uang Pasal 23Larangan menolak rupiah sebagai pembayaranLarangan surcharge
POJK 22/2023Pelindungan konsumen sektor jasa keuangan, penanganan pengaduanJalur pengaduan

Lembaga dan portal

LembagaUntuk apa
Bank Indonesia (bi.go.id)Tabel MDR QRIS, siaran pers, perizinan PJP, edukasi
JDIH Bank Indonesia (jdih.bi.go.id)Teks PBI dan PADG
BI Bicara 131Pertanyaan dan pengaduan sistem pembayaran
Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id), Kontak OJK 157Masalah bank sebagai lembaga jasa keuangan
Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id)PPh final UMKM, PPN, Coretax
JDIH Kementerian Keuangan (jdih.kemenkeu.go.id)Teks PMK
pasal.idTeks undang-undang dan PP yang mudah dicari
OSS (oss.go.id)NIB dan data usaha
Kementerian Komunikasi dan Digital (komdigi.go.id)Pengawasan PDP sementara

Cara memakai sumber resmi dengan benar

  1. Mulai dari siaran pers untuk mengetahui apa yang berubah dan kapan berlaku.
  2. Cari peraturan pelaksananya (PADG atau ketentuan lain) di JDIH BI untuk detail teknis.
  3. Cocokkan dengan pemberitahuan penyedia Anda. Penyedia wajib menerapkan ketentuan BI dan biasanya memberi tahu merchant.
  4. Periksa tanggal. Halaman web bisa terlambat diperbarui. Peraturan terbaru mengalahkan halaman informasi lama.
  5. Waspadai sumber tidak resmi. Unggahan media sosial tentang "QRIS kena pajak 12%" atau "MDR naik" sering keliru. Cocokkan dengan bi.go.id dan pajak.go.id.

Contoh: memeriksa satu klaim (ilustrasi)

Klaim yang beredar: "Mulai sekarang semua transaksi QRIS gratis."

  • Siaran pers BI 17 Agustus 2026: 0% untuk transaksi sampai Rp100.000 di semua kategori, dan usaha mikro tetap 0% sampai Rp500.000.
  • Kesimpulan: klaim itu tidak tepat. Transaksi UKE senilai Rp200.000 tetap dikenai 0,7% = Rp1.400, ditambah PPN Rp154.

Pertanyaan yang sering diajukan

Mengapa situs ini menautkan ke halaman utama, bukan langsung ke dokumen?

Alamat dokumen di situs resmi sering berubah. Kami menautkan halaman utama lembaga dan menyebut nomor peraturan agar Anda bisa mencarinya.

Seberapa sering aturan MDR berubah?

Sejak 2023 tarif QRIS berubah pada Juli 2023, Desember 2024, Maret 2025, dan Oktober 2026. Pantau siaran pers RDG BI setiap bulan.

Apakah situs ini mewakili Bank Indonesia atau penyedia mana pun?

Tidak. Takar Bayar adalah situs informasi independen. Kami tidak berafiliasi dengan BI, OJK, DJP, atau penyedia pembayaran.

Bagaimana bila saya menemukan informasi yang sudah berubah?

Rujuk sumber resmi terbaru. Situs ini mencantumkan tanggal pembaruan pada setiap panduan.

Sumber resmi

Panduan terkait