Semua panduan

Cara payment gateway menetapkan biaya per metode (QRIS, virtual account, e-wallet, kartu), biaya tetap vs persen, biaya tersembunyi, dan cara membandingkan penawaran untuk UMKM.

Cara kategori merchant QRIS ditetapkan, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah menurut PP 7/2021, dampaknya pada MDR, dan langkah mengoreksi kategori yang salah.

Dasar larangan surcharge QRIS dan kartu bagi merchant (PBI 23/6/PBI/2021 Pasal 52), contoh praktik yang dilarang, sanksi dari penyedia, dan cara sah memasukkan biaya pembayaran ke harga.

Cara MDR kartu debit GPN dan kartu kredit dihitung di EDC, batas MDR debit on-us dan off-us, biaya lain di EDC, dan perbandingannya dengan QRIS untuk merchant UMKM.

Panduan lengkap biaya MDR QRIS 2026 untuk UMKM. Tarif Bank Indonesia per kategori merchant, MDR 0% sampai Rp100 ribu sejak 1 Oktober 2026, PPN atas MDR, dan biaya kanal lain.

Siapa yang menanggung PPN atas MDR, dasar pengenaannya menurut PMK 69/2022, cara menghitung PPN 12% dengan DPP 11/12, dan perlakuannya bagi merchant PKP dan non-PKP.

Penjelasan QRIS Tap (NFC), QRIS TUNTAS untuk transfer dan tarik tunai, QRIS antarnegara untuk wisatawan, serta QRIS MPM dan CPM, dan apa artinya bagi biaya MDR merchant.

Tabel MDR QRIS terbaru dari Bank Indonesia untuk UMI, UKE, UME, UBE, pendidikan, SPBU, BLU/PSO, G2P dan P2G, plus riwayat perubahan 2023, 2024, 2025, dan 1 Oktober 2026.

Perbedaan bank acquirer, PJP non-bank, agregator QRIS, dan payment gateway menurut PBI 22/23/PBI/2020, cara memeriksa izin di Bank Indonesia, dan kelebihan serta risikonya bagi UMKM.

Metode lima langkah memilih kanal dan penyedia pembayaran non-tunai yang paling cocok dari pola transaksi, biaya total, settlement, sengketa, dan kontrak, tanpa peringkat penyedia.

Rumus MDR per transaksi, cara memisahkan transaksi per ambang Rp100 ribu dan Rp500 ribu, menghitung PPN atas MDR, dan mencocokkan hasilnya dengan laporan settlement.

Cara mencatat omzet dari QRIS dan kanal non-tunai untuk PPh final UMKM 0,5% (PP 55/2022 jo. PP 20/2026), batas Rp500 juta orang pribadi, batas Rp4,8 miliar, MDR, dan arsip.

Cara menilai apakah pindah penyedia pembayaran layak, menghitung payback biaya pindah, mengganti kode QRIS di toko, menutup kontrak lama, dan menghindari dana tertahan.

Cara kerja settlement dana QRIS, kartu, dan payment gateway ke rekening merchant, arti H+0 dan H+1, jam batas, hari libur, saldo tertahan, dan cara menghitung kebutuhan modal kerja.

Perbandingan EDC dipinjamkan, disewa, dan dibeli untuk UMKM, rumus payback beli vs sewa, biaya pemeliharaan, sertifikasi perangkat, dan risiko saat pindah penyedia.

Empat simulasi biaya bulanan QRIS, kartu, dan payment gateway untuk jenis usaha berbeda, dengan tarif BI 2026, PPN atas MDR, biaya perangkat, dan persen biaya terhadap omzet.

Cara kerja chargeback kartu kredit dan debit, refund dan sengketa transaksi QRIS, bukti yang perlu disimpan merchant, dan langkah menanggapi sengketa sebelum dana ditarik kembali.

Urutan pengaduan merchant untuk masalah tarif MDR, kategori, settlement, dan dana tertahan: ke penyedia jasa pembayaran, lalu Bank Indonesia melalui BI Bicara 131, dan OJK untuk masalah bank.

Modus QRIS palsu yang ditempel di atas kode asli, tangkapan layar pembayaran palsu, notifikasi palsu, dan penipuan atas nama penyedia, serta pencegahan dan langkah pelaporan bagi merchant.

Pola kesalahan dan risiko yang paling sering dialami merchant QRIS, EDC, dan payment gateway di Indonesia, dari kategori salah hingga QRIS palsu, chargeback, data pelanggan, dan pengaduan.

Daftar peraturan dan lembaga resmi tentang QRIS, MDR, PJP, GPN, PPN atas MDR, PPh final UMKM, dan UU PDP, dengan cara memakai setiap sumber dan tanggal perubahan terakhir yang kami cek.

Kewajiban merchant atas data pembayaran pelanggan menurut UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan PP 33/2026: data apa yang boleh disimpan, keamanan, retensi, kebocoran, dan peran penyedia.