Bank acquirer, agregator, atau payment gateway: memahami PJP berizin BI sebelum mendaftar QRIS

Anda bisa mendaftar QRIS atau kanal pembayaran lain melalui bank acquirer, PJP non-bank (termasuk agregator dan penerbit uang elektronik yang juga menjadi acquirer), atau payment gateway. Semuanya harus berizin Bank Indonesia. Menurut PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, pelaku industri dibagi menjadi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), yaitu bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran, dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP). Kegiatan PJP mencakup penyediaan informasi sumber dana, layanan payment initiation dan/atau acquiring, penatausahaan sumber dana, dan remitansi. Untuk QRIS, PJP dan lembaga switching yang memproses transaksi QRIS wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu. Perbedaan praktis antarjenis penyedia ada pada rekening tujuan dana, kecepatan settlement, biaya non-MDR, kelengkapan kanal, dan layanan.

Panduan ini bagian dari cara memilih penyedia pembayaran yang paling cocok.

Jenis penyedia yang akan Anda temui

Jenis	Cara kerja	Kelebihan umum	Risiko atau keterbatasan umum
Bank acquirer	Bank mendaftarkan Anda sebagai merchant; dana masuk ke rekening di bank itu	Settlement ke rekening sendiri; satu hubungan untuk QRIS dan EDC	Pendaftaran bisa lebih banyak dokumen; kanal daring terbatas
PJP non-bank / agregator QRIS	Penyedia non-bank berizin menjadi acquirer QRIS; dana ke rekening atau saldo	Pendaftaran cepat, aplikasi merchant praktis	Dana kadang ditampung di saldo; biaya penarikan
Payment gateway	Satu integrasi untuk banyak metode; bisa acquirer sendiri atau bermitra	Banyak kanal untuk toko daring; API dan tautan pembayaran	Biaya per metode; saldo tertahan untuk kartu
Platform kasir atau marketplace	Menyediakan pembayaran sebagai bagian dari layanan lain	Terintegrasi dengan kasir atau toko	Ketentuan pembayaran mengikuti platform; perhatikan siapa PJP sebenarnya

Mengapa izin penting

Ada tiga alasan memastikan penyedia berizin:

Dana Anda. Penyedia berizin wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang pengelolaan dana, keamanan sistem, dan manajemen risiko.
Pelindungan konsumen. Penyedia berizin terikat ketentuan pelindungan konsumen Bank Indonesia (PBI No. 3 Tahun 2023), termasuk penanganan pengaduan.
Larangan bertransaksi dengan pihak tak berizin. Menyelenggarakan jasa sistem pembayaran tanpa izin adalah pelanggaran. Jika penyedia ternyata tidak berizin, Anda berisiko dana tertahan tanpa jalur pengaduan resmi.

Cara memeriksa izin

Buka Bank Indonesia bagian sistem pembayaran, lalu cari daftar penyelenggara atau PJP berizin.
Cocokkan nama badan hukum (PT ...) dengan nama di perjanjian, bukan merek aplikasinya.
Untuk QRIS, pastikan penyedia termasuk PJP yang sudah mendapat persetujuan memproses QRIS.
Jika ragu, tanyakan melalui BI Bicara 131.

Waspadai pihak yang menawarkan "QRIS gratis selamanya" melalui pesan pribadi, meminta transfer biaya pendaftaran ke rekening perorangan, atau meminta kode OTP. Lihat QRIS palsu dan bukti transfer palsu.

Bank atau agregator: pertimbangan praktis

Pertanyaan	Mengarah ke bank acquirer bila...	Mengarah ke agregator atau gateway bila...
Rekening usaha	Anda sudah punya rekening usaha di bank itu	Anda ingin dana masuk ke berbagai bank
Kanal	Anda butuh QRIS dan EDC kartu sekaligus	Anda butuh QRIS, VA, e-wallet, dan tautan pembayaran
Dokumen	Anda punya NIB, NPWP, dan dokumen usaha lengkap	Anda butuh pendaftaran cepat untuk usaha mikro
Settlement	Settlement ke rekening di bank yang sama cepat	Penyedia menawarkan settlement ke banyak bank dengan jadwal jelas
Toko daring	Penjualan daring kecil	Penjualan daring besar dengan banyak metode

Tidak ada jawaban yang benar untuk semua usaha. Banyak UMKM memakai dua penyedia: QRIS dan EDC dari bank utama, dan payment gateway untuk toko daring.

Hal yang sama, apa pun penyedianya

Tarif MDR QRIS mengikuti tabel Bank Indonesia. Lihat tabel MDR QRIS 2026.
Larangan surcharge berlaku untuk semua merchant.
PPN atas MDR ditagihkan ke merchant.
Kategori merchant harus sesuai kriteria usaha Anda.

Pertanyaan yang perlu diajukan ke setiap penyedia

Apa nama badan hukum Anda, dan apakah Anda acquirer QRIS sendiri atau bermitra dengan pihak lain?
Ke rekening siapa dana disalurkan, dan kapan?
Apakah dana pernah ditampung di saldo? Berapa biaya penarikannya?
Biaya apa saja di luar MDR?
Bagaimana prosedur pengaduan, dan berapa lama penyelesaiannya?
Bagaimana cara berhenti, dan apa yang terjadi pada saldo serta perangkat?

Catat jawabannya di checklist memilih penyedia pembayaran.

Contoh perhitungan saldo dan penarikan (ilustrasi)

Agregator menampung dana di saldo dan mengenakan biaya penarikan Rp2.500 per penarikan (ilustrasi). Jika Anda menarik setiap hari, biayanya 30 × Rp2.500 = Rp75.000 sebulan. Jika menarik seminggu sekali, Rp10.000 sebulan, tetapi dana tertahan sampai seminggu. Bandingkan dengan penyedia yang menyalurkan dana otomatis ke rekening tanpa biaya. Masukkan biaya ini ke kolom biaya tetap di estimasi biaya bulanan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah agregator boleh memotong MDR lebih tinggi dari tabel BI untuk QRIS?

Tarif MDR QRIS ditetapkan Bank Indonesia. Biaya lain di luar MDR bisa ada, tetapi harus tertulis. Jika potongan per transaksi melebihi tabel tanpa penjelasan, ajukan pengaduan.

Apakah dana di saldo agregator aman?

Penyedia berizin wajib mengelola dana sesuai ketentuan BI. Tetap tarik dana secara rutin dan jangan menjadikan saldo penyedia sebagai tabungan usaha.

Apakah perlu NPWP untuk mendaftar?

Persyaratan berbeda per penyedia. Usaha mikro sering cukup dengan KTP. NIK kini juga berfungsi sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk.

Siapa yang mengawasi bank sebagai acquirer?

Kegiatan sistem pembayarannya diatur dan diawasi Bank Indonesia, sedangkan bank sebagai lembaga jasa keuangan diawasi OJK. Lihat jalur pengaduan.

Sumber resmi

Bank Indonesia — perizinan PJP, PBI 22/23/PBI/2020, PBI 23/6/PBI/2021, PBI 3/2023
BI Bicara 131 — konfirmasi status izin penyedia
Otoritas Jasa Keuangan — pengawasan bank sebagai lembaga jasa keuangan