Simulasi Biaya & Checklist Memilih
Cara menghitung MDR QRIS per transaksi dan per bulan, dengan ambang 0% dan PPN
Rumus MDR per transaksi, cara memisahkan transaksi per ambang Rp100 ribu dan Rp500 ribu, menghitung PPN atas MDR, dan mencocokkan hasilnya dengan laporan settlement.
Rumus dasarnya: MDR per transaksi = nilai transaksi × tarif kategori Anda, dengan tarif 0% jika transaksi masuk ambang. Sejak 1 Oktober 2026, ambang itu Rp100.000 untuk semua kategori dan Rp500.000 untuk usaha mikro. Untuk biaya bulanan, jangan mengalikan total penjualan dengan tarif. Pisahkan dulu transaksi per kelompok ambang, kalikan hanya kelompok yang kena tarif, lalu tambahkan PPN efektif 11% dari MDR. Contoh: merchant UKE dengan penjualan QRIS Rp100 juta, yang Rp35 juta di antaranya transaksi ≤ Rp100.000, membayar 0,7% × Rp65 juta = Rp455.000, ditambah PPN Rp50.050, total Rp505.050. Itu bukan 0,7% × Rp100 juta = Rp700.000.
Panduan ini bagian dari cara memilih penyedia pembayaran yang paling cocok. Tarif lengkap ada di tabel MDR QRIS 2026.
Rumus per transaksi
| Kategori | Nilai transaksi | Rumus MDR |
|---|---|---|
| UMI | ≤ Rp500.000 | 0 |
| UMI | > Rp500.000 | nilai × 0,3% |
| UKE, UME, UBE | ≤ Rp100.000 | 0 |
| UKE, UME, UBE | > Rp100.000 | nilai × 0,7% |
| Pendidikan | > Rp100.000 | nilai × 0,6% |
| SPBU | > Rp100.000 | nilai × 0,4% |
Contoh cepat (UKE):
- Rp99.000 → Rp0
- Rp100.000 → Rp0
- Rp100.500 → Rp703,50
- Rp250.000 → Rp1.750
- Rp1.000.000 → Rp7.000
Pembulatan rupiah per transaksi mengikuti sistem acquirer. Jumlah bulanan di laporan bisa berbeda beberapa rupiah dari hitungan Anda karena pembulatan itu.
Langkah menghitung biaya bulanan
- Ekspor laporan transaksi QRIS sebulan dari portal merchant (CSV atau Excel).
- Kelompokkan transaksi berdasarkan ambang: ≤ Rp100.000; Rp100.001–Rp500.000; > Rp500.000.
- Jumlahkan nilai tiap kelompok.
- Kalikan kelompok yang kena tarif dengan tarif kategori Anda.
- Tambahkan PPN efektif 11% dari total MDR.
- Bandingkan dengan potongan di laporan settlement.
Di spreadsheet, rumus untuk UKE pada kolom nilai (misalnya B2) bisa ditulis: =IF(B2<=100000;0;B20,7%). Untuk UMI: =IF(B2<=500000;0;B20,3%). Sesuaikan pemisah argumen dengan pengaturan bahasa spreadsheet Anda.
Contoh lengkap: toko perlengkapan bayi (UKE), ilustrasi
| Kelompok | Jumlah transaksi | Nilai | Tarif | MDR |
|---|---|---|---|---|
| ≤ Rp100.000 | 420 | Rp29.400.000 | 0% | Rp0 |
| Rp100.001–Rp500.000 | 260 | Rp62.400.000 | 0,7% | Rp436.800 |
| > Rp500.000 | 18 | Rp15.300.000 | 0,7% | Rp107.100 |
| Total | 698 | Rp107.100.000 | Rp543.900 |
- PPN efektif 11% × Rp543.900 = Rp59.829.
- Total potongan = Rp603.729.
- Biaya efektif = Rp603.729 ÷ Rp107.100.000 ≈ 0,56% dari penjualan QRIS.
Sebelum 1 Oktober 2026, kelompok ≤ Rp100.000 juga terkena 0,7% (Rp205.800), sehingga MDR-nya Rp749.700 dan totalnya Rp832.167. Perluasan ambang menghemat sekitar Rp228.438 sebulan untuk toko ini.
Masukkan angka Rp77.700.000 (gabungan dua kelompok yang kena tarif), tarif 0,7%, dan biaya lain Rp59.829 ke kalkulator MDR penjualan untuk melihat dana bersihnya.
Contoh: usaha mikro dengan sedikit transaksi besar (ilustrasi)
Bengkel motor kategori UMI:
- 300 transaksi ≤ Rp500.000 senilai Rp45.000.000 → Rp0.
- 12 transaksi > Rp500.000 senilai Rp14.400.000 → 0,3% = Rp43.200.
- PPN 11% = Rp4.752.
- Total potongan Rp47.952, atau sekitar 0,08% dari penjualan QRIS Rp59.400.000.
Bagi usaha mikro, MDR QRIS hampir tidak terasa. Yang lebih penting adalah memastikan kategori tetap UMI dan pencatatan omzet rapi.
Contoh: lembaga kursus kategori pendidikan (ilustrasi)
Lembaga kursus bahasa menerima pembayaran QRIS dari 160 siswa per bulan:
- 40 pembayaran modul dan ujian ≤ Rp100.000 senilai Rp3.200.000 → 0% (dengan asumsi acquirer menerapkan ambang Rp100.000 untuk merchant pendidikan, seperti diumumkan sejumlah bank; konfirmasikan).
- 120 pembayaran SPP Rp850.000 senilai Rp102.000.000 → 0,6% = Rp612.000.
- PPN efektif 11% = Rp67.320.
- Total potongan Rp679.320, sekitar 0,65% dari penjualan QRIS Rp105.200.000.
Jika lembaga ini keliru terdaftar sebagai UKE, MDR SPP-nya menjadi 0,7% = Rp714.000, atau Rp102.000 lebih mahal per bulan sebelum PPN. Untuk tagihan SPP bernilai besar, bandingkan juga dengan virtual account berbiaya tetap.
Menambahkan kanal lain
Hitung setiap kanal dengan rumusnya sendiri, lalu jumlahkan:
- Debit: nilai × tarif perjanjian (dibatasi ketentuan GPN: on-us maks. 0,15%, off-us maks. 1%).
- Kartu kredit: nilai × tarif perjanjian.
- Virtual account: jumlah transaksi × biaya tetap.
- Gateway: persen per metode + biaya tetap + biaya layanan.
Kolom "biaya tetap per transaksi" dan "jumlah transaksi" di kalkulator berguna untuk VA. Untuk rentang biaya bulanan per kanal, pakai estimasi biaya bulanan.
Mencocokkan dengan laporan settlement
Selisih antara hitungan Anda dan potongan aktual biasanya berasal dari:
- Kategori merchant berbeda dari yang Anda kira. Lihat kategori merchant.
- Tarif lama yang belum diperbarui sistem acquirer setelah perubahan aturan.
- PPN yang dihitung berbeda atau sudah termasuk dalam tarif.
- Biaya lain seperti biaya layanan, sewa, atau penarikan dana yang ikut dipotong.
- Transaksi refund yang MDR-nya tidak dikembalikan.
Jika selisihnya karena tarif atau kategori, ajukan pengaduan dengan contoh nomor transaksi. Lihat jalur pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah MDR dihitung dari nilai sebelum atau sesudah diskon?
Dari nominal yang benar-benar dibayar pembeli lewat QRIS. Jika diskon diberikan di kasir sebelum pembayaran, nominal setelah diskon yang dipakai.
Bagaimana jika pembeli membayar sebagian tunai dan sebagian QRIS?
Hanya bagian yang dibayar lewat QRIS yang menjadi transaksi QRIS, dan ambang dihitung dari nominal bagian itu.
Apakah perlu menghitung sendiri jika acquirer sudah memberi laporan?
Ya, setidaknya sekali sebulan dengan sampel. Itulah satu-satunya cara mengetahui bila tarif atau kategori salah.
Apakah MDR bisa dihitung per hari?
Bisa, rumusnya sama. Namun karena ambang berlaku per transaksi, total harian hanya penjumlahan dari MDR per transaksi.
Sumber resmi
- Bank Indonesia — tabel MDR QRIS dan siaran pers No. 28/159/DKom
- Direktorat Jenderal Pajak — PPN atas jasa sistem pembayaran
- BI Bicara 131 — pengaduan bila tarif tidak sesuai