Simulasi Biaya & Checklist Memilih
Mencatat penjualan QRIS, kartu, dan transfer untuk pajak UMKM: omzet bruto, PPh final 0,5%, dan batas Rp500 juta
Cara mencatat omzet dari QRIS dan kanal non-tunai untuk PPh final UMKM 0,5% (PP 55/2022 jo. PP 20/2026), batas Rp500 juta orang pribadi, batas Rp4,8 miliar, MDR, dan arsip.
Untuk pajak, penjualan lewat QRIS, kartu, transfer, dan tunai semuanya omzet bruto. Yang dicatat adalah nilai penjualan sebelum dipotong MDR, bukan dana bersih yang masuk ke rekening. Bagi wajib pajak yang memakai PPh final 0,5% menurut PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026 (ditetapkan 22 April 2026), pajak dihitung dari omzet bruto per bulan, dengan batas omzet Rp4,8 miliar setahun. Wajib pajak orang pribadi tidak dikenai PPh atas bagian omzet sampai Rp500 juta setahun. MDR dan PPN-nya tidak mengurangi dasar PPh final, tetapi menjadi biaya bila Anda memakai pembukuan dan tarif umum. Laporan transaksi dari penyedia pembayaran adalah bahan pencatatan yang sangat baik, asalkan Anda menyimpannya.
Panduan ini bagian dari cara memilih penyedia pembayaran yang paling cocok. Ini bukan nasihat pajak pribadi; untuk kondisi khusus, konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor pajak.
Siapa yang bisa memakai PPh final 0,5% pada 2026
PP 20/2026 mengubah beberapa pasal PP 55/2022, termasuk siapa yang bisa memakai tarif final dan bagaimana masa pemanfaatannya diatur. Ringkasnya, menurut teks yang kami baca:
| Wajib pajak | Keterangan menurut PP 55/2022 jo. PP 20/2026 |
|---|---|
| Orang pribadi | Dapat memakai bila omzet ≤ Rp4,8 miliar setahun. Yang masa pemanfaatannya berakhir pada Tahun Pajak 2024 diberi kesempatan memakai lagi untuk Tahun Pajak 2025 dan 2026 (ketentuan peralihan) |
| Perseroan perorangan yang didirikan satu orang | Dapat memakai dengan batas omzet yang sama; ada ketentuan peralihan untuk yang masanya berakhir 2025 |
| Koperasi | Dapat memakai dalam jangka waktu tertentu sejak terdaftar, dengan ketentuan peralihan sampai 2029 |
| CV, firma, PT selain perseroan perorangan | Hanya sampai masa pemanfaatan yang sedang berjalan berakhir |
Batas Rp500 juta untuk orang pribadi
Wajib pajak orang pribadi yang memakai PPh final tidak dikenai PPh atas bagian omzet bruto sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Artinya, pajak 0,5% baru dihitung untuk omzet setelah akumulasi melewati Rp500 juta.
Contoh ilustrasi pemilik kedai (orang pribadi) dengan omzet Rp70 juta per bulan:
| Bulan | Omzet bulan itu | Akumulasi | Omzet kena pajak | PPh final 0,5% |
|---|---|---|---|---|
| Januari–Juli | Rp70 juta × 7 | Rp490 juta | Rp0 | Rp0 |
| Agustus | Rp70 juta | Rp560 juta | Rp60 juta | Rp300.000 |
| September–Desember | Rp70 juta × 4 | Rp840 juta | Rp280 juta | Rp1.400.000 |
| Setahun | Rp840 juta | Rp340 juta | Rp1.700.000 |
Omzet itu mencakup semua kanal. Kedai yang 60% penjualannya lewat QRIS dan 40% tunai tetap menghitung Rp840 juta, bukan hanya bagian QRIS.
MDR tidak mengurangi omzet
Kesalahan yang sering terjadi adalah mencatat dana bersih dari laporan settlement sebagai omzet.
Contoh ilustrasi: penjualan QRIS Rp45.000.000, MDR dan PPN-nya Rp349.650, dana masuk Rp44.650.350.
- Omzet yang dicatat: Rp45.000.000.
- MDR dan PPN-nya: biaya, dicatat terpisah (relevan bila Anda memakai pembukuan).
Jika Anda mencatat Rp44.650.350 sebagai omzet, omzet Anda tercatat terlalu rendah, dan laporan pajak bisa tidak cocok dengan data transaksi yang dimiliki penyedia pembayaran.
Uang masuk yang bukan omzet
Tidak semua uang masuk ke rekening usaha adalah omzet. Pisahkan:
- Transfer modal dari pemilik atau keluarga.
- Pinjaman dari bank atau pihak lain.
- Refund dari pemasok.
- Uang titipan, misalnya pembeli yang mentransfer untuk dibelikan barang atas namanya. Tetap berhati-hati: apakah itu omzet atau titipan tergantung hubungan transaksinya.
- Transfer antarpengguna lewat QRIS TUNTAS yang bukan pembayaran barang atau jasa.
Pemisahan ini jauh lebih mudah bila usaha memakai rekening khusus usaha dan QRIS terdaftar atas usaha itu.
Cara mencatat dengan laporan pembayaran
- Setiap hari atau minggu, unduh laporan transaksi dari setiap penyedia (QRIS, EDC, gateway).
- Gabungkan dengan catatan tunai di satu buku kas atau aplikasi kasir.
- Catat per tanggal omzet bruto per kanal, MDR, PPN atas MDR, dan dana masuk.
- Jumlahkan omzet bulanan untuk menghitung PPh final dan memantau akumulasi Rp500 juta (orang pribadi) serta batas Rp4,8 miliar.
- Simpan laporan asli dan buku catatan. Undang-undang KUP mewajibkan pembukuan atau pencatatan beserta dokumen dasarnya disimpan 10 tahun.
Format kolom sederhana: tanggal | kanal | jumlah transaksi | omzet bruto | MDR | PPN atas MDR | dana masuk | catatan.
Saat omzet mendekati Rp4,8 miliar
- PPh final. Omzet di atas Rp4,8 miliar setahun membuat wajib pajak tidak lagi memenuhi syarat PPh final untuk tahun-tahun berikutnya; tanyakan perlakuan sisa tahun berjalan ke kantor pajak.
- PKP. Pengusaha dengan penyerahan di atas Rp4,8 miliar setahun wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah PKP, PPN atas MDR bisa menjadi pajak masukan. Lihat PPN atas MDR.
- Kategori merchant. Penjualan di atas Rp2 miliar setahun juga berarti Anda tidak lagi usaha mikro menurut PP 7/2021. Lihat kategori merchant.
Pembayaran dan pelaporan
PPh final UMKM disetor setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, melalui kode billing di sistem DJP (Coretax). Bila omzet orang pribadi belum melewati Rp500 juta, tidak ada PPh final yang terutang, tetapi omzet tetap perlu dicatat. Untuk tata cara terbaru di Coretax, gunakan panduan di pajak.go.id.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah DJP bisa melihat transaksi QRIS saya?
Penyedia jasa keuangan dapat diwajibkan memberikan informasi kepada otoritas pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Cara paling aman adalah mencatat omzet dengan benar sejak awal, apa pun kanal pembayarannya.
Saya memakai PPh final. Apakah MDR perlu dicatat?
Tidak memengaruhi PPh final, tetapi sebaiknya tetap dicatat untuk mengetahui biaya usaha sebenarnya dan bila suatu saat Anda beralih ke pembukuan.
Apakah penjualan di bawah Rp500 juta wajib dilaporkan?
Omzet tetap dicatat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan sesuai ketentuan, meskipun tidak ada PPh final terutang. Tanyakan ke kantor pajak bila ragu.
Kapan sebaiknya memakai konsultan pajak?
Saat omzet mendekati Rp4,8 miliar, saat mengubah bentuk usaha, saat masa pemanfaatan PPh final Anda tidak jelas setelah PP 20/2026, atau saat menerima surat dari kantor pajak.
Sumber resmi
- Direktorat Jenderal Pajak — PPh final UMKM, Coretax, dan pencatatan
- pasal.id — PP 55/2022 dan PP 20/2026, UU KUP Pasal 28
- JDIH Kementerian Keuangan — peraturan menteri keuangan terkait
