Larangan membebankan MDR kepada pembeli: dasar hukum, praktik yang dilarang, dan cara merchant menutup biaya secara sah

Merchant tidak boleh membebankan MDR atau biaya lain yang ditagihkan penyedia jasa pembayaran kepada pembeli. Dasarnya adalah PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Pasal 52: ayat (1) melarang penyedia barang dan/atau jasa membebankan biaya tambahan kepada pengguna atas biaya yang dikenakan PJP kepada merchant, dan ayat (2) mewajibkan PJP memastikan merchant mematuhi larangan itu. Bank Indonesia berulang kali menegaskan larangan ini untuk QRIS, termasuk saat tarif usaha mikro berubah pada 2023 dan 2024. Akibat pelanggaran bagi merchant terutama datang dari penyedia: teguran, penghentian kerja sama, hingga pemblokiran sebagai merchant. Cara yang sah untuk menutup biaya adalah memasukkannya ke harga jual yang sama untuk semua cara bayar.

Panduan ini bagian dari panduan biaya MDR QRIS. Sudut pandang pembeli dan kartu kredit dibahas di situs saudara kami tentang kartu kredit; di sini fokusnya adalah kewajiban merchant.

Praktik yang termasuk surcharge

Minimal belanja untuk QRIS atau kartu juga sering dipersoalkan. Bank Indonesia menyatakan QRIS bisa dipakai untuk pembayaran berapa pun nominalnya. Perjanjian merchant dengan acquirer biasanya juga melarang penolakan atau pembatasan semacam itu. Jangan menerapkannya tanpa membaca perjanjian.

Mengapa larangan ini ada

MDR adalah biaya jasa yang diterima merchant dari penyedia jasa pembayaran: dana yang lebih aman, tidak perlu kembalian, pencatatan otomatis, dan potensi penjualan yang lebih besar. Karena merchant yang menerima manfaat jasa itu, biayanya juga ditanggung merchant. Bank Indonesia juga ingin pembayaran non-tunai tidak lebih mahal bagi pembeli dibanding tunai, agar penggunaannya meluas.

Akibat bila melanggar

• Pengaduan pembeli. Pembeli dapat mengadu ke penyedia QRIS atau ke Bank Indonesia melalui BI Bicara 131.
• Tindakan PJP. Karena PJP wajib memastikan kepatuhan merchant (Pasal 52 ayat 2), PJP dapat menegur, menghentikan kerja sama, atau memblokir QRIS Anda. Pejabat BI juga menyebut sanksi semacam ini dalam penjelasan publik.
• Reputasi. Ulasan pelanggan tentang "biaya QRIS" sering lebih merugikan daripada MDR itu sendiri.

Perjanjian merchant Anda biasanya memuat larangan ini secara tegas beserta akibatnya. Bacalah bagian itu.

Cara sah menutup biaya pembayaran

1. Masukkan ke harga, untuk semua cara bayar

Hitung rata-rata biaya pembayaran sebagai persen dari penjualan, lalu sesuaikan harga secara merata. Contoh ilustrasi kafe kategori UKE:

• Penjualan sebulan Rp150.000.000: tunai Rp30.000.000, QRIS ≤ Rp100.000 Rp70.000.000, QRIS > Rp100.000 Rp40.000.000, kartu debit off-us Rp10.000.000.
• MDR: QRIS kecil Rp0; QRIS besar 0,7% × Rp40.000.000 = Rp280.000; debit 1% × Rp10.000.000 = Rp100.000.
• Total MDR Rp380.000 + PPN 11% Rp41.800 = Rp421.800.
• Rata-rata biaya pembayaran = Rp421.800 ÷ Rp150.000.000 ≈ 0,28% dari seluruh penjualan.

Artinya, harga menu Rp35.000 hanya perlu naik sekitar Rp98 untuk menutup seluruh biaya pembayaran. Pembulatan harga biasa sudah lebih dari cukup, dan berlaku untuk semua pembeli.

2. Arahkan pembeli ke kanal yang lebih murah tanpa memaksa

Anda boleh menampilkan QRIS lebih menonjol daripada mesin kartu, misalnya di meja kasir. Itu bukan biaya tambahan.

3. Negosiasikan tarif dan biaya non-MDR

Tarif QRIS ditetapkan BI, tetapi biaya kartu, sewa perangkat, dan biaya gateway bisa dinegosiasikan. Lihat cara memilih penyedia yang paling cocok.

4. Pastikan kategori merchant benar

Kategori yang salah bisa membuat Anda membayar 0,7% padahal seharusnya 0%. Lihat kategori merchant.

Bagaimana dengan "diskon tunai"?

Memberi potongan harga khusus untuk pembayaran tunai secara ekonomi mirip dengan menaikkan harga untuk non-tunai. Perjanjian merchant dan sikap regulator terhadap praktik ini tidak selalu tegas, jadi anggap berisiko. Jika ingin memberi promo, buatlah promo yang tidak tergantung cara bayar, atau tanyakan dulu kepada acquirer secara tertulis.

Menolak uang tunai juga tidak boleh

Sebaliknya, toko yang hanya menerima non-tunai juga perlu berhati-hati. UU 7/2011 tentang Mata Uang Pasal 23 ayat (1) melarang setiap orang menolak menerima rupiah yang diserahkan sebagai pembayaran, kecuali ada keraguan atas keasliannya. Toko boleh mendorong pembayaran non-tunai, tetapi menolak uang rupiah tunai sama sekali berisiko melanggar undang-undang ini.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah larangan surcharge berlaku untuk usaha mikro yang MDR-nya 0%?

Ya. Larangan berlaku untuk semua merchant. Lagi pula, transaksi usaha mikro sampai Rp500.000 tidak dikenai MDR, jadi tidak ada biaya yang bisa dibenarkan untuk diteruskan.

Bolehkah menambahkan biaya kantong belanja atau kemasan?

Biaya itu adalah harga barang atau jasa lain, bukan biaya pembayaran. Selama sama untuk semua cara bayar dan diinformasikan dengan jelas, itu bukan surcharge pembayaran.

Pembeli komplain karena harga di aplikasi pesan antar lebih mahal. Apakah itu surcharge?

Harga di platform pesan antar mengikuti perjanjian Anda dengan platform dan bukan biaya kanal pembayaran. Yang dilarang adalah biaya tambahan karena cara bayar.

Apakah larangan ini juga ada di aturan BI yang lama?

Ya. Larangan serupa ada di PBI lama, yang sudah dicabut dan diganti PBI 23/6/PBI/2021. Gunakan dasar hukum yang berlaku saat menjelaskannya kepada staf.

Sumber resmi

• Bank Indonesia — PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan halaman QRIS
• BI Bicara 131 — kanal pengaduan pengguna
• pasal.id — UU 7/2011 tentang Mata Uang, Pasal 23