Biaya MDR, Perbandingan & Aturan 2026
PPN atas MDR QRIS dan kartu: dasar hukum PMK 69/2022, cara menghitung 11% efektif, dan pengkreditannya
Siapa yang menanggung PPN atas MDR, dasar pengenaannya menurut PMK 69/2022, cara menghitung PPN 12% dengan DPP 11/12, dan perlakuannya bagi merchant PKP dan non-PKP.
PPN dalam transaksi QRIS tidak dikenakan atas nilai belanja pembeli, melainkan atas MDR yang dipungut penyedia jasa pembayaran dari merchant. Dasarnya adalah PMK 69/2022 (berlaku sejak 1 Mei 2022), yang menetapkan bahwa dasar pengenaan PPN atas jasa penyelenggaraan sistem pembayaran adalah penggantian berupa fee, komisi, MDR, atau imbalan lain yang diterima penyelenggara (Pasal 9 ayat 3). Sejak 2025 tarif PPN 12% dikalikan dengan DPP nilai lain 11/12 untuk barang dan jasa non-mewah (PMK 131/2024), sehingga PPN efektifnya 11% dari MDR. Contoh: MDR Rp420.000 → PPN Rp46.200. Pembeli tidak membayar PPN tambahan karena memakai QRIS; Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hal ini pada Desember 2024.
Panduan ini bagian dari panduan biaya MDR QRIS.
Mengapa MDR dikenai PPN
MDR adalah imbalan atas jasa yang diberikan penyedia jasa pembayaran kepada merchant: memproses transaksi, menyalurkan dana, dan menyediakan laporan. Jasa ini termasuk jasa kena pajak. Sementara itu, uang dan saldo uang elektronik sendiri bukan objek PPN.
| Unsur | Kena PPN? | Keterangan |
|---|---|---|
| Nilai belanja pembeli melalui QRIS | Tidak, sebagai transaksi pembayaran | PPN atas barang yang dijual (jika merchant PKP) tetap mengikuti aturan biasa, sama seperti dibayar tunai |
| MDR yang dipotong dari merchant | Ya | Dasar pengenaan = MDR |
| Biaya layanan payment gateway, biaya VA | Ya, sebagai imbalan jasa | Dasar pengenaan = biaya jasanya |
| Saldo uang elektronik | Tidak | Uang bukan objek PPN |
Cara menghitung PPN atas MDR
Rumusnya:
PPN = 12% × (11/12 × MDR) = 11% × MDR
Contoh ilustrasi untuk toko kategori UKE dengan penjualan QRIS di atas Rp100.000 senilai Rp80.000.000 sebulan:
| Langkah | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|
| MDR | 0,7% × Rp80.000.000 | Rp560.000 |
| DPP nilai lain | 11/12 × Rp560.000 | Rp513.333 |
| PPN | 12% × Rp513.333 | Rp61.600 |
| Total potongan | Rp560.000 + Rp61.600 | Rp621.600 |
Untuk transaksi yang MDR-nya 0% (sampai Rp100.000 untuk semua kategori sejak 1 Oktober 2026, atau sampai Rp500.000 untuk usaha mikro), MDR-nya nol sehingga PPN-nya juga nol.
Masukkan PPN ini ke kolom "biaya lain" di kalkulator MDR penjualan.
Bagaimana PPN ditagihkan
Cara penagihan berbeda antarpenyedia:
- Dipotong bersama MDR saat settlement. Dana yang masuk sudah dikurangi MDR dan PPN-nya.
- Ditagihkan terpisah dalam tagihan atau laporan bulanan.
- MDR sudah termasuk PPN dalam angka yang tertera. Jika demikian, tarif 0,7% di laporan mungkin sudah mencakup PPN, atau PPN ditambahkan di atasnya. Tanyakan secara tertulis.
Periksa laporan bulanan Anda: apakah ada baris PPN terpisah, dan apakah dokumen itu mencantumkan identitas pajak Anda.
Merchant PKP: bisa dikreditkan
Jika Anda Pengusaha Kena Pajak (PKP), PPN atas MDR adalah pajak masukan. Pajak masukan itu bisa dikreditkan terhadap pajak keluaran, asalkan didukung faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dan memenuhi syarat formal.
Langkah praktis:
- Pastikan penyedia jasa pembayaran mencantumkan NPWP (16 digit) atau NIK serta NITKU Anda dalam data merchant.
- Mintalah faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan untuk setiap masa pajak.
- Cocokkan nilai PPN di dokumen dengan laporan settlement.
- Simpan dokumen bersama arsip pembukuan.
Contoh ilustrasi merchant PKP: dalam satu masa pajak, PPN keluaran atas penjualannya Rp22.000.000. PPN masukan dari pembelian barang dagangan Rp15.000.000 dan PPN atas MDR serta biaya gateway Rp180.000, semuanya didukung dokumen yang sah. PPN kurang bayar = Rp22.000.000 − Rp15.180.000 = Rp6.820.000. Tanpa dokumen untuk PPN atas MDR, kurang bayarnya Rp7.000.000, dan Rp180.000 itu menjadi biaya.
Jika penyedia tidak menerbitkan dokumen yang memenuhi syarat, PPN itu tidak bisa dikreditkan dan menjadi biaya. Tanyakan hal ini sebelum memilih penyedia. Untuk detail syarat faktur di sistem Coretax, konsultasikan dengan konsultan pajak.
Merchant non-PKP dan pengguna PPh final
Sebagian besar usaha mikro belum PKP. Bagi mereka:
- PPN atas MDR adalah biaya, tidak bisa dikreditkan.
- Jika memakai PPh final 0,5%, pajak dihitung dari omzet bruto. MDR dan PPN-nya tidak mengurangi dasar pajak. Lihat pencatatan non-tunai untuk pajak UMKM.
- Jika memakai pembukuan dan tarif umum, MDR dan PPN-nya dicatat sebagai biaya usaha.
Jangan membebankan PPN atas MDR kepada pembeli
Menambahkan baris "PPN QRIS" atau "biaya transaksi" di struk adalah bentuk surcharge yang dilarang PBI 23/6/PBI/2021 Pasal 52. DJP juga menegaskan bahwa jumlah yang dibayar pembeli sama, baik dengan QRIS maupun dengan cara lain. Lihat larangan surcharge.
Yang berbeda adalah PPN atas barang atau jasa yang Anda jual. Jika Anda PKP, PPN atas penjualan Anda tetap dipungut dari pembeli seperti biasa, apa pun cara bayarnya. Itu bukan biaya QRIS.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah tarif PPN 12% berarti PPN atas MDR naik dari 11%?
Untuk jasa non-mewah, PPN 12% dihitung dari DPP nilai lain 11/12, sehingga beban efektifnya tetap 11% dari MDR, sama dengan tarif sebelum 2025.
Apakah PPN atas MDR wajib saya setor sendiri?
Tidak. PPN dipungut dan disetor oleh penyedia jasa pembayaran sebagai PKP. Anda hanya menanggung beban pajaknya.
Apakah merchant usaha mikro bebas PPN atas MDR?
Jika MDR transaksinya 0%, PPN-nya juga nol. Untuk transaksi usaha mikro di atas Rp500.000 yang dikenai 0,3%, PPN dihitung dari MDR itu.
Bagaimana jika penyedia luar negeri yang memproses pembayaran saya?
Perlakuan PPN atas jasa dari luar daerah pabean berbeda (PPN PMSE atau setor sendiri). Ini jarang untuk QRIS, tetapi bisa terjadi pada gateway internasional. Konsultasikan dengan konsultan pajak.
Sumber resmi
- Direktorat Jenderal Pajak — penjelasan DJP tentang PPN transaksi QRIS (Desember 2024) dan Coretax
- JDIH Kementerian Keuangan — PMK 69/2022 dan PMK 131/2024
- Bank Indonesia — tabel MDR QRIS
